≡ Menu

Inpres Desa Tertinggal, Kilas Balik Masalah Kemiskinan

Berikut ini adalah Guest Posting dari Haerani Ismandar, Ph.D., Statistikawati yang juga pemerhati masalah kemiskinan, berasal dari Kupang (NTT) , menyelesaikan s1 di Bogor, s2 di New Mexico State University, dan s3 di Oklahoma State University. Kini menetap bersama keluarganya di kota Stillwater, negara bagian Oklahoma. Tulisan ini merupakan tanggapan tak langsung atas himbauan untuk mengirimkan susu dan makanan kepada bayi-bayi busung lapar yang diberitakan di koran NTT belum lama ini. Ada dua pendapat yang bertolak belakang dalam hal ini. Satunya menganggap upaya itu hanya upaya tambal sulam yang tidak langgeng dan tidak akan memecahkan masalah sehingga bukan masalah perorangan, satunya menganggap bahwa sekecil apa pun sumbangan itu merupakan bantuan kemanusiaan penuh cinta kasih yang menjadi tanggung-jawab kita semua. Dalam konteks itu, tulisan ini memberikan kilas balik tentang apa saja yang sudah berlangsung di sana, dan di mana titik persoalannya. Semoga tulisan ini memberikan suatu perspektif dalam upaya kita memahami dikotomi di atas. (drt)

Masalah kemiskinan sudah lama menjadi perhatian pemerintah, tetapi mulai mencuat sekitar akhir tahun 70’an. Munculnya isu kemiskinan ini bersamaan dengan isu pemerataan pembangunan. Tahun2 tersebut banyak badan2 dunia yang dengan sangat mudah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia, apalagi kalau terkait dengan masalah kemiskinan. Kata miskin sendiri di defenisikan oleh berbagai pihak secara ber beda2. Tetapi pada dasarnya semuanya secara implicit mengandung arti ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasarnya yang berupa makanan dan non makanan. Pada saat itu yang muncul dengan defenisi miskin adalah Biro Pusat Statistik – BPS  (2100 kalori per hari), Institut Pertanian Bogor – IPB (Bapak Sayogyo dengan 1 kg beras per hari) dan World Bank ($1 per hari). Beberapa waktu kemudian Prof Mubiyarto dari Universitas Gadjah Mada – UGM juga mengeluarkan defenisi miskin ini. Jadi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria ini masuk dalam kategori miskin. Dari berbagai defenisi ini yang di pakai pemerintah adalah yang di keluarkan oleh BPS. Tentunya harus juga disadari bahwa masing2 punya kelebihan dan kekurangan. BPS menggunakan patokan 2100 kalori per hari berdasarkan penelitian yang menyatakan kalau manusia untuk bergerak minimum membutuhkan 2100 kalori.  Dalam perjalanannya kriteria ini banyak mengalami perbaikan misalnya komponent non makanan (sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan) mulai mendapat tempat yang berarti dalam perhitungan. Sekalipun sudah banyak mengalami perbaikan tetap saja banyak pro kontra terhadap penentuan kriteria miskin ini.

Ada beberapa program pemerintah pada saat itu yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah program Inpres Desa Teringgal (IDT). Program ini muncul dengan didasarkan atas pemikiran kalau kelompok masyarakat (pokmas) yang terbentuk dari bawah akan lebih kuat ikatannya dan akan lebih mempercepat menolong seseorang keluar dari kemiskinan (community-based development approach). Selain itu pemikiran ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia, tertutama pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Pada saat itu program IDT diharapkan akan mampu meningkatkan kemandirian penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan akhirnya meningkatkan juga kepedulian masyarakat terhadap kelompok miskin. Jadi terlihat bahwa masyarakat miskin akan menjadi subject dari pembangunan. Total dana yang di sediakan kira2 sebesar US$200 juta yang disediakan oleh pemerintah. World Bank dan UNDP diminta untuk melakukan pengawasan secara independent. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini pemerintah membentuk sekertariat tersendiri yang mengurusi masalah IDT dengan tujuan mengurangi birokrasi yang ada.

Proses awal dari program ini adalah penentuan desa tertinggal. Penentuan desa tertinggal ini dipercayakan kepada BPS.  Desa seperti apakah yang bisa disebut sebagai desa tertinggal. Ada sejumlah kriteria (variable) yang digunakan untuk menentukan suatu desa masuk pada kategori ini antara lain ketersediaan jalan utama desa, lapangan usaha bagi mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan penduduk per km2, sumber air minum, sumber bahan bakar, persentase penggunaan listrik dan persentase pertanian, jumlah penduduk miskin dsb. Pada awalnya jumlah variable yang di pakai sekitar 27, tetapi dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan. Sebagian besar desa-desa tersebut berada di Indonesia Tengah dan Timur.  Suatu ketika dulu sekali, banyak daerah yang protes ketika pemerintah pusat mengumumkan jumlah desa tertinggal di masing-masing wilayah. Sebab dengan banyaknya jumlah desa tertinggal berarti kinerja propinsi tersebut buruk, dan pembangunan gagal. Tetapi ketika beberapa waktu kemudian ada pengumuman susulan bahwa setiap desa tertinggal akan memperoleh dana IDT, maka setiap daerah pun berlomba-lomba merevisi angka jumlah desa tertinggalnya supaya menjadi lebih banyak. Saat ini dari sekitar 70 ribuan desa, di perkirakan sekitar 45 persen masuk pada kategori desa tertinggal dan sekitar 3,9 persen termasuk kedalam desa sangat tertinggal.

Setiap desa tertinggal diberi dana bergulir sebesar Rp 20 juta per tahun selama tiga tahun. Dana tersebut akan bergulir di desa tersebut paling tidak selama tiga tahun. Yang dimaksud dengan dana bergulir artinya dana ini merupakan pinjaman yang harus di kembalikan (dicicil), dan dana tersebut akan di pakai lagi oleh anggota pokmas yang lain dan seterusnya. Pada dasarnya dana yang di pinjamkan ini untuk modal usaha bukan untuk konsumsi. Awal2 program ini diluncurkan terlihat sekali kalau banyak pokmas yang belum terbiasa dengan usaha sendiri, sehingga di putuskan akan ada tenaga pendamping yang disediakan oleh pemerintah. Tenaga pendamping ini tergantung pada keahlian apa yang dibutuhkan oleh daerah setempat. Misalnya kalau desa tertinggalnya adalah desa pantai maka yang akan di terjunkan adalah ahli perikanan atau kalau daerahnya pertanian ya ahli pertanian. Dari beberapa pemantauan di lapangan saat itu jenis usaha yang banyak dilakukan adalah berdagang bakso, berdagang ikan, kue/warung kopi, berdagang barang kelontong,  beternak ikan, dan beternak ayam.

Tingkat keberhasilan program IDT ini menurut beberapa penelitian di berbagai daerah sangat beragam. Pada saat itu saya sebagai pion ikut juga membantu memantau program IDT ini. Di beberapa desa di Kupang (NTT) yang saya kunjungi misalnya terlihat beberapa keluarga yang berhasil menjalankan usahanya dan mampu mengembalikan dana tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau tingkat kegagalannya juga cukup tinggi. Penelusuran lanjutan untuk menjawab hal apa yang mengakibatkan ada yang berhasil, sementara ada anggota pokmas lain yang tidak berhasil juga dilakukan. Satu hal yang paling terasa adalah dengan birokrasi yang begitu berbelit di Indonesia menyebabkan program ini mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kemacetan dalam penyaluran dana IDT ini juga banyak dikeluhkan. Selain itu banyak uang yang hilang sebelum sampai ke pokmas, dan kalaupun sampai biasanya yang menerima adalah kawan2 dalam lingkungan birokrat sendiri, yang menurut mereka lebih mudah dipantau pengembaliannya. Anggota pokmas yang berhasil ternyata jarang yang mulai usahanya dari awal, biasanya anggota yang sudah punya usaha dan dengan adanya dana tambahan usahanya bisa lebih maju. Tiga tahun setelah program IDT banyak yeng menyangsikan keberhasilan program pemerintah tersebut.  Tetapi kalau dilihat dari data yang ada sejak pertengahan tahun 70’an hingga tahun 1996 di perkirakan rakyat miskin di Indonesia menurun jumlahnya, sebelum krisis moneter yang melanda Asia di tahun 1997.

Dalam harian kompas 27 Nov 2002 diberitakan bahwa pada saat kunjungan ke dua desa IDT di kabupaten Kupang, NTT prof Dr Mubyarto (guru besar fakultas ekonomi UGM) mengatakan kalau prospek program IDT di NTT ini suram. Dia berkata begitu karena melihat kenyataan di Kupang tengah misalnya ada 12 desa/kelurahan yang menerima dana IDT dengan total sebesar Rp 700juta, tetapi dari dana tersebut dilaporkan hanya  Rp 157 juta yang bergulir dan melibatkan 215 keluarga dari enam desa (hanya 6 persen dari total keluarga miskin di Kupang tengah). Dia juga mengatakan sulit dimengerti mengapa terjadi kemacetan seperti itu, apalagi sejak awal program ini pemerintah provinsi dan kabupaten sudah mengangkat tenaga pendamping dengan pendidikan SMA keatas untuk membantu. Dimanakah letak kesalahannya.

Setelah Inpres Desa Tertinggal (IDT) masih banyak lagi program pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan misalnya Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Apapun program pemerintah memang sebaiknya bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk keluar dari kemiskinan  yang menurut Prof. Mubyarto bisa juga dimulai dari perbaikan sektor pendidikan. Menurut beliau “…kebodohan akan menjadi salah satu sumber utama kemiskinan mendatang. Ancaman ini yang tampaknya belum terlalu disadari. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi para pejabat guna meningkatkan keseriusan terhadap masalah pendidikan…”

{ 7 comments… add one }
  • novita guerra August 11, 2008, 2:00 pm

    That’s really interesting. Very in-depth and detailed. It touches subject that are rarely touched. My mom’s writings are always very generous in information that I think people skip out in life. I have learned a lot from her writings. Give her a subject, and surely she can articulate a great piece for you. HAPPY BIRTHDAY MOM!!!

  • haerani ismandar August 12, 2008, 12:18 am

    Sekedar menambahkan kalau hari ini di harian Kompas (8/11) Prof Dr Ir Ali Khomsan MS, ahli gizi anak dari Institut Pertanian Bogor dan juga Tb Rachmat Sentika Tim Ahli Anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan kalau saat ini ada sejumlah 4 juta anak yang menderita kekurangan gizi yang kalau tidak ditangani secara serius akan jatuh ke kategori gizi buruk. Akar permasalahannya adalah kemiskinan. Ini keadaan yang perlu mendapat perhatian SANGAT serius dari pemerintah karena saat ini dari 700 ribu anak penderita gizi buruk hanya 39 ribu yang bisa tertangani oleh pemerintah. Lalu siapa yang akan menolong mereka kalau bukan pemerintah. Usul kedua pakar diatas untuk mengaktifkan kembali posyandu sangat saya setujui. Karena pengalaman masa lalu menunjukkan dengan adanya posyandu angka penderita gizi buruk berkurang. Yang menjadi tantangan utama sekarang adalah pengatifan posyandu perlu melibatkan banyak instansi tidak hanya dept kesehatan saja. Lalu apakah pemerintah mau dengan serius mengalokasikan dana kesana. Saya dari hati yang paling dalam berdoa semoga pemimpin kita terbuka mata hatinya melihat kondisi anak2 kita yang juga adalah generasi penerus bangsa dan bisa mengeluarkan mereka dari kondisi mereka yang sekarang.

  • Baiq Rien Handayani August 13, 2008, 7:08 pm

    Selamat ulang tahun mbak Haerani!!!!!!! Beberapa tahun mengenal penulis membuat saya mengerti betapa pedulinya penulis tentang kondisi tanah air saat ini.

    Saya setuju mengenai tulisan beliau tentang kemiskinan di atas. Sebagai orang yang berasal dari salah satu propinsi termiskin di Indonesia (NTB), saya bisa memahami, bahwa problem kemiskinan ibarat gunung es. Memangkas kemiskinan di permukaan tetap akan menyisakan sebagian besar problem kemiskinan dengan sejumlah permasalahan ikutannya.

    Saya setuju dengan program IDT, karena saya termasuk orang yang merasakan nilai positive program tersebut. Tempat tinggal saya sejak tahun 1994 adalah termasuk daerah IDT padahal hanya berbatas sungai dengan Kota Mataram. Dengan program tersebut yang membangun dan memperbaiki infrastruktur sekarang tempat tinggal saya menjadi daerah terdekat dan terpadat yang diminati orang2 yang bekerja di Mataram dan sekitarnya. Perekonomian penduduk terlihat meningkat meskipun memang kemiskinan tetap ada. Yach setidaknya bantuan program IDT tersebut ibarat pintu gerbang untuk kehidupan yang sedikit lebih baik bagi warganya.

    Setuju juga jika program2 sejenis di aktifkan kembali. Jauh lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Bantuan2 cash pemerintah termasuk bantuan beras, hanya menyelesaikan satu 2 hari perut kosong tetapi tidak membuat warga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Banyak yang bisa dilakukan pemerintah tetapi sejauh ini hanya janji2 saja. Mudah2an dengan niat yang kuat dan keinginan yang tulus untuk membangun negeri kita, sedikit demi sedikit kita akan keluar dari kemiskinan jika tidak kita akan berada pada kondisi sebaliknya “tenggelam dalam kemiskinan” selamanya.

    Itu dulu deh comment hari ini, lain kali disambung.
    Salam hangat dari Stillwater

    Rien HS

  • haerani ismandar August 13, 2008, 10:55 pm

    Dear mbak Rien, terima kasih atas komentarnya. Sayang sekali waktu keliling di Indonesia dulu saya belum sampai ke NTB, tetapi kalau kita lihat statistik ekonomi dan kependudukannya NTB dan NTT hampir sama. Makanya kasus busung lapar yang mencuat kepermukaan banyak berasal dari kedua propinsi ini. Saya merasa memburuknya perekonomian di Indonesia ini selain karena kita sedang resesi ( kata sebagian besar pakar ), juga karena di tetapkannya otonomi daerah. Saya pribadi berpendapat kalau otonomi daerah yang diterapkan saat ini sangat terburu-buru sehingga daerah belum siap dengam SDM nya yang mengakibatkan perencanaan secara makro di daerah amburadul (ingat nggak waktu kita diskusi dengan pak Harry dari DPR beberapa tahun yang lalu). Ada daerah yang kaya, dan punya uang tetapi tidak tahu mau diapakan uangnya sehingga yang terpikir pertama kali adalah komsumsi. Gedung2 megah dibangun, mobil mewah berkeliaran tetapi mereka lupa SDM nya pun seharusnya diperbaiki. Akibatnya ya seperti ini banyak raja kecil di daerah tetapi rakyat miskin semakin miskin. Kalau mau diteruskan masih banyak lagi ceriteranya. Sekian dulu, terima kasih juga untuk Oom Aris yang memberi kesempatan saya untuk mengunggkapkan pendapat, semoga bermanfaat.

  • Yuen A.S. August 24, 2008, 2:12 pm

    Beberapa tahun mengenal Mbak Haerani, selalu ada hal baru yang bisa saya pelajari dari beliau. Membaca tulisan beliau tentang kilas balik masalah kemiskinan di Indonesia betul-betul mengingatkan saya akan salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa kita. Kemiskinan…

    Berbicara masalah kemiskinan di Indonesia sepertinya tidak akan ada habis-habisnya (semoga bangsa kita akan bisa mencapai titik dimana kalimat ini tidak relevan lagi). Meskipun tidak pernah terlibat langsung dalam proyek-proyek pemberantasan kemiskinan yang dibicarakan Mbak Haerani di atas, saya sedikit familiar dengan beberapa program yang beliau bicarakan (IDT, JPS, etc). Menurut pendapat saya, ide dasar program-program tersebut sangat bagus. Namun demikian masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, mulai dari kekurangan dalam hal komunikasi, kekurangan tenaga pendamping dengan keahlian yang relevan, sampai dengan kekurangan dalam hal pengawasan pengaliran dana (hal ini berkaitan dengan masalah birokrasi, korupsi, dsb).
    Pada dasarnya saya sangat setuju dengan Dr Mubyarto bahwa untuk memberantas kemiskinan, kita harus mengentaskan masyarakat dari kebodohan. Usaha pengentasan kemiskinan harus dimulai (atau berjalan seiring) dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (atau pemberantasan kebodohan). Maka, sependapat dengan Mbak Haerani, pemerintah harus mulai memberikan perhatian serius terhadap peningkatan sektor pendidikan.

    Last but not least, pemerintahan yang bersih adalah syarat mutlak untuk mengentaskan bangsa kita dari kemiskinan.

    Sekian dulu tanggapan saya.

    YAS

  • haerani ismandar August 24, 2008, 3:56 pm

    Dear Yuyun, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk urun pendapat. Memang betul bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kemiskinan dan kebodohan. Sayang sekali para pengambil keputusan tidak menyadari atau pura2 tidak menyadari hal ini. Kebijakan2 yang di keluarkan sedikit sekali yang berpihak ke rakyat kecil. Contohnya saja sistem pendidikan yang ada saat ini. Kalau saja Ki Hajar Dewantoro masih hidup beliau akan menangis, karena tujuan pendidikan sekarang bukan lagi untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan menjadi sangat mahal, sehingga rakyat kecil hanya bisa mimpi untuk bisa mengenyam pendidikan. Bagaimana mereka akan keluar dari kemiskinan kalau untuk bersekolah saja tidak mampu. Masalah anak2 dengan gizi buruk ini juga misalnya, dari beberapa tulisan yang saya baca memang kadang2 dicuatkan agar supaya pemerintah daerah mendapat bantuan (dari dalam dan luar negeri) Tetapi begitu memperoleh bantuan, hanya sedikit bantuan tersebut yang sampai ke anak2 yang membutuhkan. Saya hanya bisa mengurut dada, apa yang salah dengan mentallity para pengambil keputusan sehingga anak2 kecil pun di jadikan alat untuk mengeruk harta yang bukan miliknya. Dimana hati nurani mereka? Jadi memang betul untuk memperbaiki ini semua selain program2 pengentasan kemiskinan, program pendidikan juga harus mendapat perhatian yang serius. Dan keduanya harus berjalan ber-sama2. Lalu seperti kata Yuyun program sebagus apapun tidak akan jalan kalau pemerintahan kita masih seperti yang ada sekarang ini, dimana lembaga yang paling kita hormati saja tidak malu2 menerima uang suap.
    Yun, bagaimana Illinois apa sudah mulai mengajar. Salam untuk Billy dan Jessy.

    haerani

  • beta September 10, 2008, 10:23 am

    syalom saudara
    selamat malam beta mau kasih pendapat sedikit sa banyak hal mengatakan In donesia timur masih kategori KEMISKINAN tapi jangan itu sebagai patokan ok
    kemiskinan sudah berada sejak kita dijajah belanda , dari sabang sampai Merouke jadi : inpres desa tertinggal ada di indonesia bahkan dibelahan dunia yang lae, khusus NTT kita sesama orang NTT harus berpikir bagaimana memajukannya , membuat program2 yang berguna :
    kalau desa tertinggal seperti di : TTS, TTU di belahan NTT semua sudah maju kehidupannya bagaimana tinggal berjalan trus denganwaktu yang ada ,tarus kita dikupang masih lebih maju dari Tim-tim yang sudah memisahkan diri dari indonesia
    jadi kita saling melengkapi ok

Leave a Comment