Inpres Desa Tertinggal, Kilas Balik Masalah Kemiskinan

print

Berikut ini adalah Guest Posting dari Haerani Ismandar, Ph.D., Statistikawati yang juga pemerhati masalah kemiskinan, berasal dari Kupang (NTT) , menyelesaikan s1 di Bogor, s2 di New Mexico State University, dan s3 di Oklahoma State University. Kini menetap bersama keluarganya di kota Stillwater, negara bagian Oklahoma. Tulisan ini merupakan tanggapan tak langsung atas himbauan untuk mengirimkan susu dan makanan kepada bayi-bayi busung lapar yang diberitakan di koran NTT belum lama ini. Ada dua pendapat yang bertolak belakang dalam hal ini. Satunya menganggap upaya itu hanya upaya tambal sulam yang tidak langgeng dan tidak akan memecahkan masalah sehingga bukan masalah perorangan, satunya menganggap bahwa sekecil apa pun sumbangan itu merupakan bantuan kemanusiaan penuh cinta kasih yang menjadi tanggung-jawab kita semua. Dalam konteks itu, tulisan ini memberikan kilas balik tentang apa saja yang sudah berlangsung di sana, dan di mana titik persoalannya. Semoga tulisan ini memberikan suatu perspektif dalam upaya kita memahami dikotomi di atas. (drt)

Masalah kemiskinan sudah lama menjadi perhatian pemerintah, tetapi mulai mencuat sekitar akhir tahun 70’an. Munculnya isu kemiskinan ini bersamaan dengan isu pemerataan pembangunan. Tahun2 tersebut banyak badan2 dunia yang dengan sangat mudah memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia, apalagi kalau terkait dengan masalah kemiskinan. Kata miskin sendiri di defenisikan oleh berbagai pihak secara ber beda2. Tetapi pada dasarnya semuanya secara implicit mengandung arti ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasarnya yang berupa makanan dan non makanan. Pada saat itu yang muncul dengan defenisi miskin adalah Biro Pusat Statistik – BPS  (2100 kalori per hari), Institut Pertanian Bogor – IPB (Bapak Sayogyo dengan 1 kg beras per hari) dan World Bank ($1 per hari). Beberapa waktu kemudian Prof Mubiyarto dari Universitas Gadjah Mada – UGM juga mengeluarkan defenisi miskin ini. Jadi semua penduduk yang tidak memenuhi kriteria ini masuk dalam kategori miskin. Dari berbagai defenisi ini yang di pakai pemerintah adalah yang di keluarkan oleh BPS. Tentunya harus juga disadari bahwa masing2 punya kelebihan dan kekurangan. BPS menggunakan patokan 2100 kalori per hari berdasarkan penelitian yang menyatakan kalau manusia untuk bergerak minimum membutuhkan 2100 kalori.  Dalam perjalanannya kriteria ini banyak mengalami perbaikan misalnya komponent non makanan (sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan) mulai mendapat tempat yang berarti dalam perhitungan. Sekalipun sudah banyak mengalami perbaikan tetap saja banyak pro kontra terhadap penentuan kriteria miskin ini.

Ada beberapa program pemerintah pada saat itu yang diluncurkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satunya adalah program Inpres Desa Teringgal (IDT). Program ini muncul dengan didasarkan atas pemikiran kalau kelompok masyarakat (pokmas) yang terbentuk dari bawah akan lebih kuat ikatannya dan akan lebih mempercepat menolong seseorang keluar dari kemiskinan (community-based development approach). Selain itu pemikiran ini juga bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia, tertutama pada kelompok-kelompok masyarakat miskin. Pada saat itu program IDT diharapkan akan mampu meningkatkan kemandirian penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan akhirnya meningkatkan juga kepedulian masyarakat terhadap kelompok miskin. Jadi terlihat bahwa masyarakat miskin akan menjadi subject dari pembangunan. Total dana yang di sediakan kira2 sebesar US$200 juta yang disediakan oleh pemerintah. World Bank dan UNDP diminta untuk melakukan pengawasan secara independent. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini pemerintah membentuk sekertariat tersendiri yang mengurusi masalah IDT dengan tujuan mengurangi birokrasi yang ada.

Proses awal dari program ini adalah penentuan desa tertinggal. Penentuan desa tertinggal ini dipercayakan kepada BPS.  Desa seperti apakah yang bisa disebut sebagai desa tertinggal. Ada sejumlah kriteria (variable) yang digunakan untuk menentukan suatu desa masuk pada kategori ini antara lain ketersediaan jalan utama desa, lapangan usaha bagi mayoritas penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan penduduk per km2, sumber air minum, sumber bahan bakar, persentase penggunaan listrik dan persentase pertanian, jumlah penduduk miskin dsb. Pada awalnya jumlah variable yang di pakai sekitar 27, tetapi dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan. Sebagian besar desa-desa tersebut berada di Indonesia Tengah dan Timur.  Suatu ketika dulu sekali, banyak daerah yang protes ketika pemerintah pusat mengumumkan jumlah desa tertinggal di masing-masing wilayah. Sebab dengan banyaknya jumlah desa tertinggal berarti kinerja propinsi tersebut buruk, dan pembangunan gagal. Tetapi ketika beberapa waktu kemudian ada pengumuman susulan bahwa setiap desa tertinggal akan memperoleh dana IDT, maka setiap daerah pun berlomba-lomba merevisi angka jumlah desa tertinggalnya supaya menjadi lebih banyak. Saat ini dari sekitar 70 ribuan desa, di perkirakan sekitar 45 persen masuk pada kategori desa tertinggal dan sekitar 3,9 persen termasuk kedalam desa sangat tertinggal.

Setiap desa tertinggal diberi dana bergulir sebesar Rp 20 juta per tahun selama tiga tahun. Dana tersebut akan bergulir di desa tersebut paling tidak selama tiga tahun. Yang dimaksud dengan dana bergulir artinya dana ini merupakan pinjaman yang harus di kembalikan (dicicil), dan dana tersebut akan di pakai lagi oleh anggota pokmas yang lain dan seterusnya. Pada dasarnya dana yang di pinjamkan ini untuk modal usaha bukan untuk konsumsi. Awal2 program ini diluncurkan terlihat sekali kalau banyak pokmas yang belum terbiasa dengan usaha sendiri, sehingga di putuskan akan ada tenaga pendamping yang disediakan oleh pemerintah. Tenaga pendamping ini tergantung pada keahlian apa yang dibutuhkan oleh daerah setempat. Misalnya kalau desa tertinggalnya adalah desa pantai maka yang akan di terjunkan adalah ahli perikanan atau kalau daerahnya pertanian ya ahli pertanian. Dari beberapa pemantauan di lapangan saat itu jenis usaha yang banyak dilakukan adalah berdagang bakso, berdagang ikan, kue/warung kopi, berdagang barang kelontong,  beternak ikan, dan beternak ayam.

Tingkat keberhasilan program IDT ini menurut beberapa penelitian di berbagai daerah sangat beragam. Pada saat itu saya sebagai pion ikut juga membantu memantau program IDT ini. Di beberapa desa di Kupang (NTT) yang saya kunjungi misalnya terlihat beberapa keluarga yang berhasil menjalankan usahanya dan mampu mengembalikan dana tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau tingkat kegagalannya juga cukup tinggi. Penelusuran lanjutan untuk menjawab hal apa yang mengakibatkan ada yang berhasil, sementara ada anggota pokmas lain yang tidak berhasil juga dilakukan. Satu hal yang paling terasa adalah dengan birokrasi yang begitu berbelit di Indonesia menyebabkan program ini mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kemacetan dalam penyaluran dana IDT ini juga banyak dikeluhkan. Selain itu banyak uang yang hilang sebelum sampai ke pokmas, dan kalaupun sampai biasanya yang menerima adalah kawan2 dalam lingkungan birokrat sendiri, yang menurut mereka lebih mudah dipantau pengembaliannya. Anggota pokmas yang berhasil ternyata jarang yang mulai usahanya dari awal, biasanya anggota yang sudah punya usaha dan dengan adanya dana tambahan usahanya bisa lebih maju. Tiga tahun setelah program IDT banyak yeng menyangsikan keberhasilan program pemerintah tersebut.  Tetapi kalau dilihat dari data yang ada sejak pertengahan tahun 70’an hingga tahun 1996 di perkirakan rakyat miskin di Indonesia menurun jumlahnya, sebelum krisis moneter yang melanda Asia di tahun 1997.

Dalam harian kompas 27 Nov 2002 diberitakan bahwa pada saat kunjungan ke dua desa IDT di kabupaten Kupang, NTT prof Dr Mubyarto (guru besar fakultas ekonomi UGM) mengatakan kalau prospek program IDT di NTT ini suram. Dia berkata begitu karena melihat kenyataan di Kupang tengah misalnya ada 12 desa/kelurahan yang menerima dana IDT dengan total sebesar Rp 700juta, tetapi dari dana tersebut dilaporkan hanya  Rp 157 juta yang bergulir dan melibatkan 215 keluarga dari enam desa (hanya 6 persen dari total keluarga miskin di Kupang tengah). Dia juga mengatakan sulit dimengerti mengapa terjadi kemacetan seperti itu, apalagi sejak awal program ini pemerintah provinsi dan kabupaten sudah mengangkat tenaga pendamping dengan pendidikan SMA keatas untuk membantu. Dimanakah letak kesalahannya.

Setelah Inpres Desa Tertinggal (IDT) masih banyak lagi program pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan misalnya Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Apapun program pemerintah memang sebaiknya bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk keluar dari kemiskinan  yang menurut Prof. Mubyarto bisa juga dimulai dari perbaikan sektor pendidikan. Menurut beliau “…kebodohan akan menjadi salah satu sumber utama kemiskinan mendatang. Ancaman ini yang tampaknya belum terlalu disadari. Ini seharusnya menjadi cambuk bagi para pejabat guna meningkatkan keseriusan terhadap masalah pendidikan…”