≡ Menu

Pemimpin, Tanah Air, dan Ular

imagePostingan di bawah ini adalah bagian dari postingan Dr. Elcid Li, Anggota Forum Academia NTT, yang bisa anda baca selengkapnya di situs satutimor.com . Saya postkan bagian awalnya di sini, sekedar untuk mengenalkan kepada pengunjung situs ini tentang tulisan menarik dari seorang putra NTT yang belum lama meraih doktornya dari Inggris. Bagi yang berminat, silahkan kunjungi situs satutimor.com, dan temukan lanjutan tulisan ini serta banyak postingan menarik di sana. Selamat membaca! Salam dari Sydney, Australia. (drt)

Salah satu kekalahan telak yang dialami warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam dua dasawarsa terakhir ada pada kosongnya lapisan pemimpin yang bermartabat yang aktif melakukan inovasi terpadu untuk tetap menjaga api hidup warga NTT. Pemimpin tak hanya soal ‘pemenang’ dari permainan prosedural, tetapi pemimpin sebagai orang yang aktif berjalan bersama-sama melakukan perubahan. Pemimpin tak hanya puas menjalankan manual book buatan Depdagri, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu melihat kekosongan yang tak ada dalam rancangan orang-orang pusat berdasarkan kebutuhan yang ada.

Mengintip Anarki dari Pinggir Republik

Ketika anarki telah tiba di jantung republik, pusat dan pinggiran tak begitu banyak bedanya. Contohnya: terbuktinya Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan candu di ruang kerjanya tidak lebih buruk daripada seorang Gubernur NTT dua periode yang tidak mampu menguraikan benang kusut satu-satunya Rumah Sakit Provinsi yang dipimpinnya.

Perbedaannya di Jakarta ada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sedangkan di NTT tidak ada lembaga semacam itu yang bertugas untuk mengginvestigasi sekian rumor yang menyebutkan RSU Prof. WZ.Johannes merupakan ATM (Automatic Teller Machine) atau anjungan tunai mandiri bagi para pejabat. Meskipun dalam ruang tertutup cerita ini dipaparkan, tetapi di ruang publik tidak ada yang mengusut. Dalam era anarki pasar ketika pemburu rente bersatu padu, sekian lembaga hanya sekedar menjadi kendaraan kamuflase. Di daerah yang manual book pemulihan sistemnya belum dibikin, kondisinya jauh lebih buruk.

Saat ini upaya untuk mengoreksi para elit daerah selalu kembali kerangka sentralistik, meskipun tajuk ‘reformasi’ adalah ‘desentralisasi dan otonomi daerah’. Dalam kondisi sekarang dimana ‘pusat’ pun bermasalah upaya untuk mengejar keadilan dan menegakkan rule of law seperti ular yang memakan ekornya sendiri. Ketika orang pusat masih juga mengeja anarki, warga di daerah cenderung menjadi barbar.

Jelas perkara penegakkan hukum tak bisa lepas dari konteks sosial suatu daerah. Di titik ini apa yang disebut konteks sosial dengan mudah dibiaskan, karena ‘saling terhubungkannya’ sekian selang informasi yang berskala mondial. Jadi memisahkan apa yang sekedar bagian dari sistem informasi dari hal riil yang melingkupi interaksi manusia dalam satu kawasan pun menuntut pekerjaan detil. Salah satu paradox utama terkait mimpi teknologi komunikasi adalah ‘bumi semakin kecil, ibarat sebuah kampung dan manusia di dalamnya, tetapi penghargaan atas hidup semakin berada di level kulit ari’.

baca selanjutnya.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment